Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan evaluasi ini adalah Ka Kanwil Kemenag Provinsi Banten yang membahas tentang Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Haji Provinsi Banten dari unsur prosedurteknis pendaftaran, baik di BPS maupun di Kankemenag, bimbingan manasik haji di KUA, Kankemenag dan KBIH dalam menggapai haji yang mabrur, kekurangan buku manasik haji, Petugas kloter bekerja kurang optimal, Pelayanan transportasi ke Embarkas; pemulangan jamaah haji bubar di bandara dan zamzam, paspor yang belum ditandatangani, jemaah hamil lolos sampai embarkasi dan kekurangan akomodasi di Mekkah dan Madinah.
Narasumber berikutnya adalah Direktur pelayanan Haji dalam Negeri Kementerian Agama RI Drs. H. Chepy yang menyoroti tentang seputar realisasi dan permasalahan-permasalahan tentang Rencana Perjalanan Haji (RPH) Tahun 1434 H merupakan siklus yang menggambarkan masa operasional pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi dan Pemulangan dari Arab Saudi ke Indonesia yang disusun berdasarkan Kalender Arab Saudi (Ummul Quro), Kuota Haji Tahun 1434 H : – Reguler 194.000 dan Khusus 17.000, Petugas Haji 3.996;- Kloter 2.420 dan Non Kloter 1.576, BPIH dan Komponen BPIH; -Direct Cost dan Indirect cost, pemondokan dan catering Evaluasi Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji Provinsi Banten disampaikan oleh narasumber dari Kabid P2PL Dinas Kesehatan H. Didin Aliyudin, S.KM, M.Kes membahas tentang pelayanan, pembinaan kesehatan bagi jemaah telah dilakukan oleh aparat Dinas Kesehatan dengan pemberdayaan Puskesmas-RSUD, pelaksanaan ibadah haji banyak membutuhkan kegiatan fisik, oleh karena itu, para jamaah perlu berada dalam kondisi fisik yang prima agar mereka dapat menjalankan ibadah haji dengan baik, lancar dan tetap sehat, himbauan kepada calon jemaah haji supaya jauh-jauh hari sudah memberikan informasi tentang penyakit yang diderita supaya ketika ada keluhan bisa langsung diatasi secara maksimal, selanjutnya bahwa pemeriksaan kesehatan diselenggarakan secara leg e artis sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan Evaluasi Pelayanan Dokumen Haji disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenhumkam yang dalam orasinya membahas tentang Surat Edaran Dirjenim Im.123-10-1637, tanggal 04 Agustus 2009, tentang Penerbitan Paspor, Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara, Dokumen perjalanan adalah Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara ,perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar Negara yang memuat identitas pemegangnya, Penggunaan nama pada paspor calon jemaah haji, paling sedikit 3(tiga) suku kata, Masih adanya calon jemaah haji , mengajukan permohonan paspor melalui KBIH, dimana permohonan paspor bagi calon jemaah haji seharusnya melalui kementrian agama kabupaten/kota Evaluasi Pelayanan Keberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Banten yang dalam paparannya membahas tentang lembaga yang mengurus proses penyelenggaraan haji adalah berbagai dinas dan aparat secara terintegrasi ; DPRRI, Presiden, Kemenag, Kemenkeu, Kemenhumham, Kemenkes, Kemenhub, POLRI, TNI dan sebagainya.
Tahapan tugas kemenag dalam proses penyelenggaraan haji; melayani pendaftaran, memberangkatkan calon jamaah, menyediakan transportasi akomodasi, memberikan bimbingan manasik haji, memulangkan jamaah haji setelah selesai haji. Selanjutnya ditampung berbagai masukan dari peserta yang menyoroti : Pendaftaran haji belum maksimal karena alamat calon jemaah jauh dan tidak efektif, Pelaksanaan manasik diadakan pada hari jam kerja dan dilaksanakan berturut-turut, Pemahaman manasik masih minim, KBIH dengan calon jemaah haji kurang kordinasi, Manasik harus dilaksanakan secara ideal, Biaya dinaikan, Jemaah haji tidak mendapat buku panduan manasik, Transportasi menuju halim, keluar pintu pesawat menaiki kendaraan jaraknya jauh dan sempit, Pelaksanaan ibadah di makkah dan madinah, petugas kloter harus lebih bertanggungjawab berdedikasi, transportasi (berkenaan dengan masing2 perda) kendaraan harus layak pakai, Paspor masih banyak yang belum d tanda tangan oleh pejabat yang berwenang, Adanya jemaah yang positif hamil dan melahirkan, Tingkat kelelahan jemaah setelah pemulangan, Catering yang belum memadai, Dam Tammatu, kambing tidak layak usia kurang, Pelaksanaan Dam TammatuZamzam, Kurang memahami manasik haji, baik KUA masyarakat atau calon jemaah, Petugas kloter harus bijaksana, Makan di madinah (makan pertama) diganti menjadi 3X sehari, Tawaf, Sai Tahallul, Dokter kloter melayani 450 kurang maksimal, TPHD mohon dikurangi, dan TKHD di tambah 1.
Perbaikan Musim Haji 2014, merujuk Angkasa Pura ban dara Halim perdana kusumah fasilitas harus dipenuhi demi kelancaran penyelenggaraan haji 20142. Jemaah dalam hal transportasi jarak dari pintu bandara menuju kendaraan penjemputan jauh3. Siskohat tidak hanya di Provinsi tapi kabupaten/Kota harus dilengkapi siskohat4. Manasik haji cukup diadakan d kabupaten/kota saja5. Catatan Sipil diikut sertakan dalam penguatan dokumen paspor Dinkes Tangerang:1. Adanya KBIH yang kurang perhatian pada calon jemaahnya2. Calon Jemaah haji sebelum berangkat harus medical cek up3. Adanya KBIH melarang jemaahnyan memeriksakan kesehatannya karena belum lunas4. Manifes segera di kirim ke dinkes supaya lebih optimal dalam pemeriksaan kesehatan jemaah5. Harus ada kolaborasi Kemenag, KUA dinkes dan puskesmas hal calon jemaah haji dalam pemeriksaan kesehatan6. KTP, banyak calon jemaah dalam pemeriksaan kesehtan tidak berdasarkan domisili Dokter RSU1.
Jika calon jemaah haji memiliki riwayat kesehatan harus disampaikan kepada dinkes atau puskesmas2. Jemaah mutasi3. Tempat pelayanan bergabung dengan petugas, mohon dipisahkan4. Pembimbing tidak hanya cukup dengan pengetahuan manasik tapi juga butuh kondisi badan yang sehat dan prima5. Adanya sosialisasi bimsik pada masyarakat supaya pengetahuan lebih optimal dan haji berjalan lancer TPHI Tangerang1. Jalan menuju pemondokan digunakan berdagang hingga akses jemaah melalui lift macet2. Jemaah haji yang punya riwayat kesehatan mohon didampingi keluarganya3. Bidang penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya mengurus ikhwal haji tapi juga umroh mohon dfipenuhi4. KBIH harus memiliki standar minimal berhaji Kemenag Kab. Lebak1.
Waitinglist2. Dana talangan3. Seksi Haji butuh mesin photo copy demi kelancaran penyelenggaraan haji4. Adanya koordinasi antara kesehatan dengan kemenag hal pemanggilan pemeriksaan kesehatan KUA (Masnun )1. Bimsik diadakan 11 kalipun tidak akan optimal karena itu melulu, 7x pertemuan sudah cukup2. Bimsik diadakan hari liburpun tidak optimal, lebih ideal ba’da dzuhur3. Segera turun sertifikasi pembimbingKUA1. Reformasi manasik, bimsik untuk haji mandiri tetap terlayani2. Jemaah haji supaya dibekali peta ketika tiba di Madinah agar tidak kesasarTPIHI Tangerang1. Pembimbingan manasik di makkah tidak ada aula(diadakan demi persamaan persepsi)2. Jemaah kurang optimal dengan karu karom yang minim3. Perlu ada pelatihan karu karom agar jemaah dalam menjalankan ibadah hajinya lancar4. TPHD perlu pelatihan sebagaimana TKHD TPHI dan TPIHIBiro Kesra (Yusuf)1. TPHD domain Kesra2. Pelayanan TPHD dilapangan dirasa kurang optimal karena mereka beranggapan TPHD merupakan suatu bentuk penghargaanKUA Lebak (Iding muizin)1. Apa itu PIHK KUA Serang(Baidlowi)1. Pemondokan. Lebih baik dekat asal layak KBIH Serang (Agus marjuk)1. Pemondokan banyak d gabung dengan Negara lain, antara lain Negara afrika2. Catering, label makan. Makan pagi ke makan malam, makan siang ke makan pagi3. Mohon d tertibkan untuk joki hazar aswad karena tiada lain pelaku dari daerah sendiri (H. Juaeni, Humas,Edit)
assalamu'alaikum....
BalasHapus